Bupati Iskandar Serahkan LKPD Unaudited 2024 ke BPK-RI, Tekankan Transparansi dan Akuntabilitas

Telusur.news, BOLSEL – Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati H. Iskandar Kamaru, kepada Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulya, SE, MM.Ak, dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung BPK Perwakilan Sulut, Manado, Kamis (27/3/2025).

Bupati Iskandar menjelaskan bahwa dalam kesempatan ini, sejumlah pemerintah daerah lainnya, termasuk Pemerintah Provinsi Sulut, juga turut menyerahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2024.

“Dalam sambutannya, Pak Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah tanggung jawab bersama, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” ujar Bupati Iskandar.

Gubernur Sulut juga mengingatkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki tugas penting dalam memberantas korupsi dan KKN, menanamkan budaya anti-korupsi, serta memperkuat sistem pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Pak Gubernur mengajak kita semua untuk bekerja sesuai dengan tupoksi dan aturan yang berlaku. Penyerahan LKPD ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban kita kepada publik,” tambah Bupati Iskandar.

Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulya, memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut serta pemerintah kabupaten/kota yang telah menyerahkan LKPD Unaudited tepat waktu.

“LKPD yang telah diserahkan sementara ini dinyatakan lengkap. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah terkait laporan ini. Selanjutnya, BPK akan melakukan review untuk menilai kewajaran laporan sebelum masuk ke tahap pemeriksaan lebih rinci,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaan rinci akan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang, dan hasil pemeriksaan akan diumumkan dalam kurun waktu sekitar dua bulan ke depan.

Dengan penyerahan LKPD Unaudited ini, Pemerintah Kabupaten Bolsel menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.

(S.S)