11 Kali Berturut-turut Raih WTP, Bolsel Kukuhkan Diri sebagai Teladan Tata Kelola Keuangan Daerah

Telusur.news, MANADO – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali mengukir sejarah emas dalam perjalanan tata kelola keuangannya. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Bolsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, dalam sebuah seremoni resmi di Kantor BPK Sulut pada Senin (26/5/2025).

Penyerahan penghagaraan ini juga turut di saksikan oleh Sekda Bolsel M. Arvan Ohy, Kepala BPKPAD Lasya Mamonto, Kepala Inspektur Ridel Paputungan, dan Ketua DPRD Bolsel Ir. Arifin Olii.

BPK menilai bahwa LKPD Bolsel disusun secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku, sehingga layak kembali menerima opini tertinggi ini.

Bupati Iskandar menyambut pencapaian tersebut dengan penuh syukur dan bangga, namun menekankan bahwa raihan WTP bukanlah titik akhir, melainkan bahan bakar untuk terus memperbaiki dan memperkuat sistem keuangan daerah.

“Kami tidak pernah menganggap WTP sebagai hadiah, tapi sebagai tanggung jawab moral untuk terus menjaga kualitas laporan keuangan dan memperkuat sistem pengawasan internal,” tegas Iskandar.

Sejak tahun anggaran 2014, Pemkab Bolsel telah menunjukkan konsistensi luar biasa dengan terus mempertahankan opini WTP. Menurut Iskandar, keberhasilan ini lahir dari kerja keras seluruh perangkat daerah dan komitmen penuh terhadap prinsip good governance.

Ke depan, seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti melalui rencana aksi terpadu, penguatan peran Inspektorat, dan pengawalan pelaksanaan kebijakan oleh seluruh OPD.

“Kunci dari tata kelola yang baik adalah sinergi. Kami percaya kolaborasi erat antara BPK, pemerintah daerah, dan Inspektorat adalah fondasi utama dalam mewujudkan keuangan daerah yang bersih dan terpercaya,” pungkasnya.

(S.S)