Telusur.news, BOLSEL – Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025–2029.
Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Futsal, Kompleks Perkantoran Panango, pada Rabu (02/07/2025) dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan secara langsung maupun virtual.
Dalam sambutannya, Wabup menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang harus ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Dokumen ini akan menjadi arah utama pembangunan lima tahun ke depan.
Wakil Bupati juga mengungkapkan visi pembangunan Bolsel 2025–2029, yaitu:
“Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong dan Berkelanjutan.”
Visi ini akan diwujudkan melalui 5 misi strategis dan 41 program unggulan lintas sektor, meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan Perikanan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, Wabup juga menekankan pentingnya penerapan 8 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), hasil pembekalan kepala daerah, yakni:
1. Kepastian hukum
2. Kemanfaatan
3. Keterbukaan
4. Tidak menyalahgunakan kewenangan
5. Ketidakberpihakan
6. Pelayanan yang baik
7. Kecermatan
8. Kepentingan umum
Lebih lanjut, Sebagai pijakan perencanaan, Wabup memaparkan kondisi makro ekonomi daerah berdasarkan data BPS tahun 2024:
Pertumbuhan ekonomi: 5,28%
Angka kemiskinan: 11,33%
Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 67,14
Tingkat pengangguran terbuka: 2,51%
Angka-angka ini menjadi dasar penyusunan strategi pembangunan yang lebih terukur dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Wabup juga menekankan peran vital pemerintah desa dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
Ia mengingatkan agar desa tidak bergantung penuh pada bantuan daerah maupun provinsi, terutama dalam menangani kebutuhan mendesak seperti normalisasi drainase saat cuaca ekstrem.
“Minimalkan anggaran yang tidak prioritas. Fokus pada program strategis yang langsung menyentuh masyarakat,” tegas Wabup.
Ia juga meminta instansi terkait untuk memperkuat pengawasan dan pendampingan terhadap pelaksanaan program di desa-desa.
Kegiatan Musrenbang ini ditutup dengan pemaparan materi dan diskusi intensif yang melibatkan seluruh peserta forum, dalam rangka memperkaya substansi RPJMD 2025–2029 dan menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat.
(S.S)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.