Telusur.news, BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Paripurna Tahap II Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kamis (04/09/2025) di Ruang Rapat DPRD Bolsel.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ridwan Olii, SE bersama Djefry Jauhari, serta dihadiri langsung oleh Bupati Bolsel Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si, jajaran asisten, anggota DPRD, pimpinan OPD, camat, dan ASN.
Dalam sambutannya, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, menyampaikan apresiasi atas kelancaran proses pembahasan KUA-PPAS 2026.
Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil dari penyamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif, yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD 2026.
“Strategi dan kebijakan yang menjadi prioritas dalam APBD 2026 telah dituangkan dalam KUA-PPAS. Selanjutnya akan dijabarkan dalam program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan RAPBD,” jelas Bupati.
Bupati menambahkan, penyusunan APBD 2026 diharapkan berjalan optimal untuk mencapai target kinerja tahun pertama RPJMD 2025–2029.
Tak hanya itu, Bupati juga mengajak seluruh elemen untuk tetap solid, bersatu, dan bersinergi demi keberhasilan pembangunan daerah.
“keberhasilan Bolsel adalah hasil kerja sama pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh masyarakat yang tercermin dalam capaian visi-misi, RKPD, serta KUA-PPAS setiap tahunnya,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menegaskan perhatian serius pada sektor pendidikan dan kesehatan. Ia menyoroti peningkatan layanan Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai arahan Kementerian Kesehatan, yakni harus memiliki minimal satu bidan dan dua perawat, baik dari PNS maupun PPPK.
“InsyaAllah akhir September hingga awal Oktober akan diumumkan penempatan tenaga medis di 76 Pustu. Sementara untuk Puskesmas rawat inap, idealnya ada tiga dokter umum,” terang Iskandar.
Sementara itu, di sektor infrastruktur, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan jalan dan bendungan sudah mendapat titik terang, termasuk dua irigasi yang akan dilaksanakan oleh Balai tahun ini.
“Semoga kebijakan ini bisa diambil alih Balai agar pelaksanaan infrastruktur, baik jalan maupun lainnya, berjalan maksimal,” ujarnya.
Terkait dengan kebijakan pajak dan retribusi daerah, khususnya kenaikan PBB-P2 sesuai edaran Mendagri, Bupati berharap agar dilakukan diskusi bersama masyarakat dan tokoh-tokoh agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
(S.S)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.