Telusur.news, BOLSEL – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) tahun 2025 yang diikuti seluruh kabupaten/kota se-Sulut. Kegiatan berlangsung di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (07/10/2025).
Rakor yang dibuka oleh Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay ini, turut dihadiri Pj. Sekprov Tahlis Gallang, perwakilan BPS Provinsi Sulut, Bappeda se-Sulut, serta para kepala daerah, termasuk Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid.
Rakor ini bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja program penanggulangan kemiskinan, melakukan pembinaan dan evaluasi, menyelaraskan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program berjalan terpadu dan efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Bolsel berhasil meraih penghargaan Terbaik I Penurunan Stunting Tahun 2025, kategori Kinerja Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting 2024. Posisi kedua diraih Kabupaten Sitaro, dan ketiga Kota Tomohon.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulut Dr. J. Victor Mailangkay menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi wadah penting untuk konsolidasi, sinkronisasi, dan evaluasi terhadap berbagai upaya penanggulangan kemiskinan di daerah.
“Rakor ini juga menjadi momentum untuk merumuskan langkah-langkah strategis ke depan agar lebih terarah dan tepat sasaran,” ujar Wagub.
Ia menambahkan, kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan bersama yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
“Kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan yang memadai, serta peluang kerja yang berkesinambungan,” tegasnya.
Wagub menegaskan bahwa Pemprov Sulut menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan. Upaya ini sejalan dengan visi Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang dijabarkan melalui 8 misi dan 17 program unggulan daerah.
“Penanggulangan kemiskinan bukan sekadar tugas sektoral, tetapi merupakan langkah krusial dalam mengakselerasi capaian visi dan misi pembangunan daerah,” pungkasnya.
Berdasarkan data BPS Sulut, per Maret 2025, persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara tercatat 6,71%, mengalami kenaikan tipis sebesar 0,01%, namun masih lebih baik dari angka nasional yang mencapai 8,47%.
Jumlah penduduk miskin mencapai 173,84 ribu jiwa, dengan garis kemiskinan per kapita sebesar Rp530.394. Adapun tingkat kemiskinan tertinggi tercatat di Kabupaten Kepulauan Sangihe (10,91%), sedangkan terendah di Kota Tomohon (4,86%).
Sementata itu, dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Bolsel Deddy Abdul Hamid turut memaparkan kondisi kemiskinan di daerahnya. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Bolsel dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif. Tahun 2024 tercatat sebesar 11,33%, dan menurun 0,81% pada 2025 menjadi 10,52%.
Sementara indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tahun 2025 masing-masing berada pada angka 1,51 dan 0,43, yang menunjukkan adanya kenaikan ketimpangan pengeluaran dibanding tahun sebelumnya.
Wabup menjelaskan bahwa dari tahun 2023 hingga 2025, alokasi dan realisasi APBDes untuk program penanggulangan kemiskinan difokuskan pada penyaluran BLT, ketahanan pangan, dan penurunan stunting.
Selain itu, Bolsel juga memperoleh alokasi insentif fiskal kinerja untuk kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan 30 unit rumah layak huni.
Pada tahun 2024–2025, Bolsel juga menerima DAK Fisik Tematik untuk program pengentasan permukiman kumuh terpadu melalui penyediaan air minum, sanitasi, dan perumahan layak huni.
Di akhir penyampaiannya, Wabup Deddy menyoroti tantangan efisiensi anggaran yang dihadapi seluruh kabupaten/kota di tahun 2026.
“Sebanyak 15 kabupaten/kota, termasuk Bolsel, mengalami pemangkasan anggaran hingga 50%. Kondisi ini berpotensi memperlambat pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan program strategis lainnya,” jelasnya.
Ia berharap Bappeda Provinsi Sulut dapat memperhatikan kondisi tersebut agar upaya pengentasan kemiskinan di seluruh daerah tidak terhambat.
“Semoga hal ini menjadi perhatian Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, agar solusi dapat ditemukan demi keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan di tahun 2026,” pungkas Wabup.
Acara ditutup dengan penandatanganan berita acara komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sebagai bentuk tekad untuk terus memperkuat sinergi dalam pengentasan kemiskinan di Sulawesi Utara.
(S.S)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.