Wakil Wali Kota Kotamobagu Ikuti Studi Banding dan Capacity Building TP2DD se-Sulut di Semarang
Kegiatan digelar untuk memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan percepatan digitalisasi layanan publik.
Telusur.news, KOTAMOBAGU — Wakil Wali Kota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, S.H., M.H., mengikuti kegiatan Studi Banding dan Capacity Building High Level Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Utara Tahun 2025, yang digelar di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan TP2DD Sulawesi Utara, dalam rangka mendorong optimalisasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui adopsi best practices dari daerah lain.
Asisten III Pemerintah Kota Kotamobagu, Moch. Agung Adati, S.T., M.Si., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi daerah dalam mempercepat transformasi menuju sistem keuangan digital.
“Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong optimalisasi implementasi ETPD di Provinsi Sulawesi Utara, melalui pembelajaran dari praktik terbaik daerah lain,” ujar Agung Adati.
Ia menambahkan, studi banding ini juga mencakup kunjungan terhadap implementasi ETPD di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang, serta elektronifikasi destinasi pariwisata super prioritas di Magelang.
“Kami ingin melihat sekaligus mempelajari secara langsung implementasi sistem pembayaran non tunai, berbagai kanal pembayaran, serta solusi dalam mengubah transaksi pendapatan dan belanja dari tunai menjadi non tunai,” tambahnya.
Kegiatan Studi Banding dan Capacity Building TP2DD se-Sulawesi Utara Tahun 2025 turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara yang diwakili Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Jemmy S. Kumendong, M.Si., Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Joko Supratikto, serta para pimpinan daerah dan kepala Bapenda/BPKAD/BPKPD kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dan lembaga keuangan dalam mewujudkan ekosistem transaksi digital yang transparan, efisien, dan akuntabel.**
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.