Telusur.news, BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelaksanaan Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, pada Kamis malam (20/11/2025).
Rapat bergengsi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolsel Ir. Arifin Olii, didampingi Wakil Ketua Ridwan Olii dan Wakil Ketua Jelfi Djauhari, serta dihadiri oleh Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt, M.Si, jajaran anggota DPRD, para pimpinan OPD, dan unsur Forkopimda.
Dalam paripurna tersebut, DPRD Bolsel membahas sekaligus menetapkan sejumlah Ranperda strategis sebagai landasan pembangunan tahun 2026. Agenda utama mencakup:
1. Penetapan tiga Ranperda prakarsa Pemda di luar Propemperda 2026,
2. Pembahasan tiga Ranperda inisiatif DPRD,
3. Penetapan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Tiga Ranperda inisiatif DPRD yang dibahas antara lain:
• Ranperda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
• Ranperda Kepariwisataan
• Ranperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Ketiga regulasi inisiatif legislatif tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten.
“Regulasi ini bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi menjadi instrumen penting dalam penguatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi daerah, dan perlindungan sosial masyarakat,” jelas Bupati Iskandar dalam penyampaiannya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bolsel mengajukan tiga Ranperda strategis lainnya di luar Propemperda 2026, yakni:
• Ranperda Dana Cadangan Pilkada 2029
• Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
• Ranperda Rencana Tata Ruang Wilaya (RTRW) 2025-2045
Bupati Iskandar menekankan bahwa regulasi-regulasi tersebut merupakan fondasi pembangunan jangka panjang daerah.
“Kita harus berani berpikir visioner. Pemerintahan bukan hanya menjalankan apa yang ada hari ini, tetapi menyiapkan Bolsel untuk 10 sampai 20 tahun mendatang,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Bupati juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang harus menghadapi penurunan pendapatan transfer pusat sebesar Rp307 miliar. Meski demikian, ia memastikan bahwa stabilitas anggaran tetap terjaga melalui langkah rasionalisasi yang terukur.
“Situasi fiskal tidak mudah, tapi kita tidak boleh panik. Rasionalisasi harus dilakukan dengan cermat agar pelayanan publik tetap berjalan dan capaian Opini WTP selama 11 tahun berturut-turut tidak terganggu,” ujar Bupati.
Sejumlah belanja prioritas daerah dipastikan tetap aman, termasuk:
• Gaji ASN dan PPPK
• Alokasi Dana Desa (ADD)
• Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
• Penyusunan RTRW dan program pembangunan strategis lainnya
Sementara pembangunan fisik akan diperkuat melalui dukungan Dana Desa, APBD Provinsi, serta APBN.
Di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Bupati Iskandar kembali menekankan pentingnya kolaborasi legislatif dan eksekutif agar pembangunan daerah berjalan maksimal.
“Kuncinya adalah sinergi. Tanpa kekompakan eksekutif dan legislatif, kita tidak bisa bergerak cepat menghadapi tantangan 2026,” ucapnya.
Sebagai penutup, ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bolsel yang telah bekerja optimal dalam pembahasan dokumen anggaran.
“Saya minta seluruh perangkat daerah tetap fokus, bekerja keras, dan menjaga integritas demi masyarakat Bolsel,” tutupnya.
(S.S)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.