Telusur.news, BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) resmi memulai langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun mendatang.
Hal tersebut ditandai dengan dibukanya secara resmi Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 oleh Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, SPt, MSi, yang berlangsung di Ruang Rapat Berkah, Kantor Bupati, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan penting ini turut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bolsel Ridwan Olii, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, serta jajaran pimpinan perangkat daerah. Sementara itu, unsur Forkopimda, para camat, dan peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring.
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 memiliki posisi yang sangat strategis sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.
“RKPD Tahun 2027 akan menjadi pedoman utama dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, sekaligus instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa penyusunan RKPD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan responsif terhadap berbagai isu strategis daerah. Hal ini penting agar program dan kegiatan yang dirancang benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Iskandar juga memaparkan sejumlah prioritas pembangunan Bolsel Tahun 2027 yang selaras dengan dokumen RPJMD. Di antaranya adalah pengembangan diversifikasi dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah seperti kelapa, cengkeh, tuna, cakalang, dan cabai rawit.
Selain itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan akses layanan dasar, tata kelola pemerintahan yang partisipatif, pemberdayaan UMKM, serta reformasi birokrasi melalui digitalisasi dan peningkatan efisiensi pelayanan publik.
Tak kalah penting, Bupati juga menyoroti perlunya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia, termasuk pemanfaatan energi sebagai faktor pendukung peningkatan produktivitas dan daya saing produk daerah.
Di akhir sambutannya, Bupati mengingatkan seluruh perangkat daerah agar hasil konsultasi publik tidak berhenti sebatas formalitas.
“Saya menegaskan agar hasil konsultasi publik ini benar-benar dijadikan bahan penyempurnaan dokumen RKPD. Jangan sampai forum ini hanya bersifat seremonial, tetapi harus menghasilkan rumusan kebijakan dan program yang berkualitas, terarah, dan dapat dilaksanakan secara efektif,” tegasnya.
Bupati berharap melalui forum konsultasi publik ini dapat dihimpun berbagai masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan.
“Semoga kegiatan ini mampu menghasilkan dokumen RKPD Tahun 2027 yang inklusif, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
(S.S)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.