Telusur.news, BOLSEL – Upaya memperkuat akses keuangan daerah sekaligus mendorong pengembangan ekonomi syariah berbasis pangan lokal menjadi fokus utama dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Senin, (23/2/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi. Iskandar Kamaru, memaparkan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bolsel melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).
Kegiatan ini dirangkaikan dengan rapat koordinasi TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Hadir langsung Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, para kepala daerah, pimpinan instansi vertikal, perbankan, dan pemangku kepentingan terkait.
Dalam paparannya, Bupati Iskandar menjelaskan bahwa program KDEKS di Bolsel merupakan kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan Bank Indonesia.
Program ini dirancang untuk mendukung visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi dan halal bagi masyarakat.
Fokus utama program adalah penguatan ekosistem pangan daerah melalui dukungan Program Makan Bergizi Gratis serta percepatan target Wajib Halal Oktober (WHO) Tahun 2026.
“Program KDEKS ini bukan hanya tentang penguatan ekonomi syariah, tetapi juga upaya nyata pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang aman, sehat, dan halal. Kami ingin ekosistem halal di Bolaang Mongondow Selatan tumbuh kuat dari hulu hingga hilir sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah,” ungkap Bupati.
Bupati Iskandar juga mengungkapkan bahwa Bolsel telah memiliki infrastruktur pendukung berupa empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan 20 Rumah Pemotongan Unggas (RPU).
Namun, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi tantangan, terutama tenaga Juru Sembelih Halal (Juleha) tersertifikasi yang saat ini baru berjumlah empat orang.
Menjawab tantangan tersebut, Pemkab Bolsel berkomitmen memperluas sertifikasi Juleha melalui kerja sama dengan Kementerian Agama dan mitra strategis lainnya.
Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat industri halal daerah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.
“Tantangan keterbatasan tenaga Juleha menjadi perhatian serius kami. Karena itu, Pemda Bolsel akan memperluas sertifikasi melalui kolaborasi lintas sektor agar kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan lokal semakin meningkat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan 15 kabupaten/kota bersama Bank SulutGo. Selain itu, turut diteken MoU dukungan program KDEKS berupa sertifikasi halal RPU di Bolsel.
Sementara itu, Gubernur Yulius Selvanus menyampaikan bahwa pembangunan Sulawesi Utara dijalankan dengan prinsip kesetaraan dan pemerataan.
Ia mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut saat ini berada di kisaran 76,3 persen dengan tren yang semakin berimbang antar daerah. Bolsel sendiri mencatat peningkatan IPM dari 69 menjadi 70,3 persen.
“Capaian ini menunjukkan progres yang patut kita syukuri dan terus kita dorong. Daerah-daerah yang masih membutuhkan percepatan, seperti Bolsel, akan menjadi prioritas dalam penguatan program-program Pemprov Sulut,” ujarnya.
Dalam agenda tersebut, Bupati Iskandar turut didampingi tim TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
(S.S/Infotorial)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.