Hadiri Peresmian Posbankum se-Sulut, Wabup Bolsel Tegaskan Komitmen Perkuat Akses Hukum hingga Desa

Telusur.news, BOLSEL – Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, menghadiri Peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Desa/Kelurahan se-Sulawesi Utara Tahun 2026 yang digelar di Graha Bumi Beringin, Manado, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Sulawesi Utara serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut. Momentum ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulut oleh Gubernur Sulawesi Utara.

Rangkaian acara diawali dengan upacara pengukuhan Kakanwil Kemenkum Sulut. Dalam prosesi tersebut, Gubernur Sulut secara resmi menyerahkan amanah jabatan kepada pejabat yang baru.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi atas gerak cepat pembentukan Posbankum di Sulawesi Utara.

“Atas nama Pemerintah Provinsi, terima kasih atas gerak cepat ini hingga terwujudnya Pos Bantuan Hukum, dan selamat bergabung bersama Forkopimda,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat guna mewujudkan pemerataan layanan hukum dan pembangunan daerah yang berkeadilan.

Menurutnya, Posbankum memiliki dampak besar dalam membantu masyarakat menyelesaikan persoalan hukum.

“Hukum harus benar-benar ditegakkan. Hukum juga menjadi instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” tegasnya.

Gubernur juga menilai Kakanwil Kemenkum Sulut sebagai salah satu pimpinan wilayah termuda dengan inovasi tinggi, termasuk gagasan pengembangan Posbankum.

Ia berharap Posbankum dapat bekerja profesional dan adil, menjembatani persoalan hukum di tengah masyarakat, termasuk memberikan perlindungan kepada para buruh.

Selain itu, ia menekankan bahwa keberadaan Posbankum dan paralegal di setiap desa/kelurahan akan menjadi pondasi kuat dalam melindungi hak masyarakat serta mencegah konflik akibat kurangnya pemahaman hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut mengajak para pimpinan daerah mendukung program Presiden dalam menciptakan lingkungan yang asri.

Dari tujuh provinsi yang telah melaksanakan program tersebut, Sulawesi Utara disebut berada di peringkat pertama nasional dengan capaian 60 persen pelaksanaan.

1.839 Posbankum dan Ribuan Paralegal Dilatih Kepala Kanwil Kemenkum Sulut, Hendrik Pagiking, SH, MH, menyampaikan bahwa hingga kini telah terbentuk 1.839 Posbankum di 15 kabupaten/kota se-Sulut.

Seluruh Posbankum tersebut menunjukkan perkembangan positif melalui aplikasi Posbankum, sehingga pelayanan hukum Sulut menempati posisi ketiga secara nasional.

Pada tahun 2026, sebanyak 2.810 paralegal akan dilatih secara serentak dalam dua angkatan. Untuk angkatan pertama, sebanyak 1.500 peserta dijadwalkan mengikuti pelatihan pada pekan ini.

“Dengan dukungan Menteri Hukum, Gubernur, serta para Bupati/Wali Kota, para paralegal memiliki modal kuat untuk memperkuat Posbankum secara nyata. Peresmian ini menjadi awal kerja yang merata dengan semangat Torang Samua Basudara,” ujarnya.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret pemerataan akses hukum bagi masyarakat Sulawesi Utara.

“Pembentukan Posbankum ini bukan sekadar kelembagaan atau peresmian, tetapi berbicara soal pemerataan hukum di tengah masyarakat. Tercatat 15 ribu kasus telah terselesaikan melalui Posbankum,” ungkapnya.

Ia berharap kepemimpinan Gubernur Sulut mampu terus memperkuat penegakan hukum hingga menjangkau pelosok desa, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terjaga demi kesejahteraan masyarakat.

Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam memperkuat layanan hukum bagi masyarakat.

Ia berharap pelatihan paralegal dapat melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan menjadi ujung tombak dalam memberikan akses keadilan di tingkat desa/kelurahan di Bolsel.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kanwil Kementerian Hukum Sulut dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut terkait pelayanan hukum dan pembentukan produk hukum daerah.

Turut mendampingi Wakil Bupati dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah M. Arvan Ohy, SSTP, MAP, Asisten I Setda Bolsel, Kabag Hukum, serta Kepala Dinas PMD Bolsel.

(S.S)