Telusur.news, BOLSEL – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, menghadiri agenda pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) kabupaten/kota se-Sulawesi Utara.
Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Universitas Sam Ratulangi Selasa, 07 April 2026, dan dirangkaikan dengan sosialisasi penguatan kesadaran hukum serta pencegahan penyimpangan pengelolaan dana desa.
Acara ini turut dihadiri anggota Komisi III DPR RI, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, jajaran Forkopimda, kalangan akademisi, serta pengurus ABPEDNAS dari seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Dalam keterangannya, Wabup Deddy menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, sebagai tanda resmi dikukuhkannya pengurus DPD dan DPC ABPEDNAS Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2026–2031.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Reda Manthovani, yang juga bertindak sebagai Pengawas ABPEDNAS, memberikan arahan strategis terkait optimalisasi program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa).
“Melalui ABPEDNAS, program Jaga Desa akan dioptimalkan sebagai sistem monitoring tata kelola keuangan desa. Sistem ini telah terintegrasi dengan Siskeudes milik Kemendagri, sehingga pengelolaan dana desa dapat dipantau secara real-time,” jelas Wabup.
Ia menambahkan, aplikasi Jaga Desa tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai kanal konsultasi hukum serta deteksi dini terhadap potensi penyimpangan. Selain itu, Kejaksaan turut didorong untuk memantau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan kualitas dan kesesuaian penggunaan anggaran bagi masyarakat.
Sebagai pimpinan daerah, Wabup Deddy menegaskan bahwa kehadiran pemerintah daerah dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa.
“Pemahaman hukum yang kuat bagi pengurus BPD sangat penting untuk meminimalisir risiko penyimpangan. Kami berharap sinergi antara Pemkab Bolsel dan ABPEDNAS dapat menciptakan tata kelola pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel, mulai dari desa hingga kabupaten,” pungkasnya.
(S.S)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.