Telusur.news, BOLSEL – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Deddy Abdul Hamid, menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027.
Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Kamis (09/04/2026).
Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian. Turut hadir Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Sulawesi Utara bersama jajaran pemerintah provinsi, unsur Forkopimda, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, serta pimpinan Bappeda dan badan keuangan dari seluruh kabupaten/kota.
Kepala Bappeda Sulut, Elvira M. Katuuk, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang kali ini melibatkan 375 pemangku kepentingan. Tercatat sebanyak 695 usulan pembangunan dari kabupaten/kota, termasuk 78 usulan spesifik terkait penanganan stunting.
Dalam paparannya, Gubernur Sulawesi Utara menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi pembangunan di tengah dinamika global.
Pemerintah Provinsi menetapkan delapan misi utama, di antaranya pemberantasan KKN, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Tahun 2027 menjadi target percepatan peletakan fondasi transformasi Sulawesi Utara. Kami terus mendorong agar setiap kebijakan mampu menjawab aspirasi masyarakat,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyoroti tantangan mandatory spending, di mana belanja pegawai saat ini mencapai 47,52 persen. Di sisi lain, progres penataan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menunjukkan perkembangan positif dengan tersedianya 63 blok seluas 6.300 hektare yang telah masuk dalam SK.
Pemerintah daerah kini menunggu penetapan lanjutan dari kementerian terkait untuk ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur, mengingat terdapat sembilan kabupaten/kota dengan potensi pertambangan rakyat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pusat, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara berada pada angka 5,236 persen dan menempatkan provinsi ini dalam delapan besar nasional.
Meski demikian, pemerintah tetap memberi perhatian terhadap tingkat pengangguran sebesar 5,78 persen serta potensi risiko bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan aktivitas gunung berapi.
Untuk itu, Pemprov Sulut telah berkoordinasi dengan BNPB pusat guna menghadirkan sistem peringatan dini (early warning system) sebagai langkah mitigasi.
Menutup sambutannya, Gubernur mengingatkan pentingnya sinkronisasi anggaran antar perangkat daerah serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap Program Strategis Nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan mampu memastikan pembangunan yang tepat sasaran dan merata.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa berbagai program pemerintah pusat, meski masih bertahap, telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi acuan bagi para pengambil kebijakan di daerah. Ia juga memaparkan kondisi kapasitas fiskal serta komposisi belanja pegawai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri turut memberikan apresiasi kepada enam kabupaten/kota di Sulawesi Utara, termasuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, atas implementasi layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP).
Dalam sesi diskusi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid secara langsung mengajukan permohonan pembangunan 300 unit rumah subsidi bagi masyarakat Bolsel.
Selain itu, pada tahun ini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga mendapatkan bantuan BSPS sebanyak 500 unit, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 100 unit.
Wakil Bupati Deddy menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolsel untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat.
Langkah ini dilakukan guna memastikan program prioritas daerah dapat terakomodasi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2027.
Musrenbang RKPD ini menjadi forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan yang komprehensif, mulai dari peningkatan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi daerah.
Saat ini, Sulawesi Utara juga telah merealisasikan sekitar 8.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), serta mendapatkan tambahan program pembangunan hingga 15.000 unit rumah subsidi dari Kementerian PKP sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(S.S)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.