Telusur.news, BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menorehkan capaian di bidang tata kelola hukum. Pemkab Bolsel menerima dua penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian Tasyakuran Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Rabu (19/8/2026).
Kegiatan dirangkaikan dengan pemberian penghargaan atas peran aktif pemerintah daerah dalam pelayanan hukum serta penyerahan Sertifikat Hak Cipta.
Bupati Bolsel, Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt, M.Si, dalam kegiatan tersebut diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bolsel, Alsyafri U. Kadullah, S.Pd, M.E.
Penghargaan pertama diberikan atas partisipasi Pemerintah Kabupaten Bolsel dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026. Bolsel berhasil memperoleh predikat ISTIMEWA, sebagaimana tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor PHN-UM.01.01-1018 Tahun 2026 yang diterbitkan BPHN pada 3 Agustus 2026.
Sementara penghargaan kedua diraih atas kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025. Dalam penilaian tersebut, Pemkab Bolsel berhasil meraih Peringkat I Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan Predikat AA (Istimewa) dan nilai 86.
Piagam penghargaan kinerja pengelolaan JDIH tersebut diterbitkan BPHN pada 26 Mei 2026. Kedua penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kinerja Pemkab Bolsel dalam memperkuat tata kelola pemerintahan di bidang hukum, sekaligus meningkatkan penyediaan informasi hukum yang mudah diakses masyarakat.
Penghargaan diserahkan langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, S.H, M.H, kepada Alsyafri U. Kadullah yang hadir mewakili Bupati Bolsel.
Dalam sambutannya, Hendrik Pagiling mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81 Tahun 2026. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu kunci dalam menghadirkan pelayanan hukum yang semakin berkualitas, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta pemerintah kabupaten dan kota yang terus membangun sinergi dan berpartisipasi dalam berbagai program di bidang hukum.
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak” tersebut berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Jalan Diponegoro Nomor 87, Manado.
Bagi Pemkab Bolsel, dua penghargaan tersebut bukan hanya menjadi capaian, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan kualitas reformasi hukum dan pengelolaan JDIH.
Pemkab Bolsel berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam bidang hukum dan penyediaan informasi hukum, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung semakin efektif, transparan, akuntabel, dan mudah diakses.
(S.S)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.