Telusur.news, KOTAMOBAGU – Sinergi antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memasuki babak baru. Pada Rabu, 29 April 2026, BPOM memastikan akan segera membuka kantor operasional di Kota Kotamobagu guna memperkuat pengawasan di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap langkah strategis tersebut sebagai upaya menjamin keamanan konsumsi masyarakat.
Karena BPOM belum memiliki gedung permanen di wilayah itu, Pemkot Kotamobagu mengarahkan penggunaan salah satu aset daerah untuk dijadikan kantor sementara dengan status pinjam pakai.
“Hal ini dilakukan sebagai langkah percepatan karena BPOM belum memiliki gedung kantor permanen di Kotamobagu. Harapannya, kehadiran kantor ini memudahkan pengawasan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat terkait apa yang mereka konsumsi,” ujar Weny.
Kepala BPOM Manado, Hermanto, menjelaskan bahwa pembentukan kantor operasional ini merupakan respons atas meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kehadiran negara dalam pengawasan obat dan makanan secara langsung di daerah.
“Tujuannya agar pelayanan lebih dekat dengan masyarakat serta memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kabupaten di sekitarnya. Kami juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat serta pendampingan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan perekonomian,” jelas Hermanto.
Keberadaan kantor BPOM di Kotamobagu nantinya akan mencakup sejumlah fungsi strategis, antara lain pengawasan ketat terhadap sektor UMKM, koperasi desa, hingga badan gizi. Selain itu, pemeriksaan rutin di apotek, rumah sakit, dan puskesmas akan diperkuat guna memastikan keamanan obat yang beredar.
BPOM juga akan memfasilitasi pelaku usaha lokal dalam pengurusan izin edar produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Tak hanya itu, lembaga ini akan mendampingi pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) agar produk yang dikonsumsi pelajar benar-benar aman.
Di sektor lain, BPOM turut berperan dalam pendampingan unit usaha Koperasi Desa Merah Putih, termasuk pengawasan fasilitas cold storage di wilayah pesisir untuk menjaga kualitas rantai distribusi pangan.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.