Telusur.news, BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memperkuat koordinasi dan sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan strategis nasional di daerah.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Forkopimda yang dipimpin Bupati Bolsel, DR. (Cand) Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., didampingi Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, di Ruang Rapat Berkah, Kompleks Perkantoran Panango, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda Bolsel, Sekretaris Daerah, para Asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para Camat.
Dalam rapat, koordinasi, komunikasi, dan sinergi lintas sektor menjadi perhatian utama. Hal ini dinilai penting mengingat berbagai program strategis membutuhkan dukungan dan keterlibatan pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah desa, serta seluruh elemen masyarakat.
Bupati Iskandar Kamaru dalam arahannya menyampaikan sejumlah perkembangan dan isu strategis daerah, mulai dari program pembangunan nasional, ketahanan pangan, ketersediaan energi dan BBM, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), hingga aktivitas pertambangan di wilayah Bolsel.
Terkait program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Bupati menyampaikan bahwa saat ini terdapat 9 unit SPPG di Kabupaten Bolsel. Dari jumlah tersebut, 5 unit telah beroperasi, 1 unit siap beroperasi, dan 3 unit lainnya siap dibangun.
Bupati menekankan pentingnya pengawasan dan koordinasi seluruh pihak agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain SPPG, perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga menjadi perhatian. Dari total 56 KDMP, sebanyak 47 unit masih dalam proses pembangunan, sementara sejumlah unit lainnya telah menyelesaikan pembangunan.
Bupati menyebut pembangunan KDMP di Bolsel menjadi salah satu yang terbesar di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR). KDMP yang telah siap juga berpotensi mengikuti agenda peresmian secara serentak yang kemungkinan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia.
Pada sektor lingkungan, Bupati menyampaikan adanya 11 titik hotspot yang terpantau. Meski demikian, hingga saat ini belum ditemukan kebakaran lahan di wilayah Kabupaten Bolsel.
Sebagai langkah pencegahan, Pemkab Bolsel telah menindaklanjuti kondisi tersebut dengan mengirimkan surat kepada para Sangadi untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar.
“Kita harus terus melakukan langkah antisipasi. Jangan sampai pembukaan lahan untuk perkebunan dilakukan dengan cara membakar, karena dapat menimbulkan kebakaran yang lebih luas,” ujar Bupati.
Persoalan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi nelayan dan petani, turut menjadi perhatian dalam rapat.
Bupati meminta kondisi tersebut diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan dan merugikan masyarakat.
Dinas terkait bersama aparat kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) diminta terus melakukan pemantauan terhadap distribusi BBM di lapangan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan hanya karena kepentingan segelintir orang. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Sementara itu, untuk ketersediaan LPG di wilayah Bolsel, Bupati menyampaikan bahwa hingga saat ini kondisinya relatif lancar.
Di sektor pangan, Bupati turut menyampaikan perkembangan harga beras yang saat ini berada pada kisaran Rp900 ribu hingga Rp1 juta, tergantung jenis dan ukuran dalam penyaluran.
Pemkab Bolsel juga telah menerima surat dari pemerintah pusat terkait rencana penyaluran bantuan beras sebanyak 30 kilogram kepada 10 ribu Kepala Keluarga (KK).
Selain itu, pemerintah daerah akan melaksanakan Gerakan Pangan Murah pada Oktober mendatang sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
Pemkab Bolsel juga telah menyiapkan 5.600 paket untuk Gerakan Pangan Rumah serta 25 ton cadangan pangan daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan.
Bupati juga menyoroti aktivitas pertambangan yang berada di wilayah Tomini. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, terutama menyusul adanya warga dari luar daerah yang masuk ke wilayah tersebut.
Pemkab Bolsel akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui langkah pengawasan dan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut memberikan apresiasi kepada Komandan Kodim (Dandim) atas kesiapsiagaan aparat di lapangan.
“Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Dandim yang begitu sigap di lapangan. Ini merupakan bentuk sinergi dan perhatian kita bersama dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Bolsel,” ungkapnya.
Sementara itu, Dandim menekankan pentingnya pengawalan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPPG agar program tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kebersihan pada setiap tahapan, mulai dari proses pengolahan hingga penyajian makanan, juga harus dipastikan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Terkait KDMP, Dandim menyampaikan bahwa dari 81 desa yang ada di Kabupaten Bolsel, saat ini terdapat 11 titik KDMP yang pembangunannya telah mencapai 100 persen.
Meski pembangunan fisik telah selesai, setiap KDMP tetap harus memenuhi standar yang ditetapkan Agrinas agar dapat berfungsi dengan baik dan sesuai ketentuan.
Dalam upaya pencegahan Karhutla, Dandim meminta dukungan seluruh pihak untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar secara sembarangan.
Persoalan BBM juga menjadi perhatian. Menurutnya, kelangkaan BBM harus ditangani melalui koordinasi dan komitmen bersama seluruh pihak terkait.
Apabila ditemukan oknum yang melakukan tindakan yang menyebabkan kelangkaan atau mengganggu distribusi BBM, Dandim menegaskan perlunya langkah penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Bolsel bersama Forkopimda menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi, pengawasan, dan koordinasi dalam menjaga stabilitas daerah.
Bupati Iskandar Kamaru menegaskan, kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, Forkopimda, pemerintah desa, dan seluruh perangkat daerah merupakan bagian penting dalam memastikan berbagai kebijakan dan program pembangunan dapat berjalan efektif, sesuai ketentuan, serta tepat sasaran.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan langkah-langkah strategis dan konkret dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sekaligus memperkuat pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(S.S)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.