Telusur.news, BOLSEL – Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Rini Dyah Mawarty bersama jajaran, di Kantor Bupati Bolsel, Selasa (29/9/2026).
Kunjungan tersebut membahas percepatan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bolsel, mulai dari evaluasi pelaksanaan, verifikasi calon penerima bantuan, hingga penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan tim pendamping di lapangan.
Dalam pertemuan itu, Kementerian PKP menekankan pentingnya percepatan pekerjaan fisik serta koordinasi yang solid agar pelaksanaan program BSPS berjalan sesuai target.
Pemerintah daerah juga diminta memperketat verifikasi usulan calon penerima berdasarkan kriteria yang berlaku, sehingga proses verifikasi ulang dapat diminimalkan.
Selain meningkatkan kualitas hunian masyarakat, program BSPS diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
Hal ini dapat diwujudkan melalui pemanfaatan material dari toko bangunan lokal serta penyerapan tenaga kerja dari masyarakat setempat.
Kementerian PKP juga mendorong pemerintah daerah untuk mengantisipasi kendala pasokan material lokal, seperti batako, serta mengusulkan lokasi penerima bantuan secara terklaster di setiap desa.
Pola tersebut dinilai dapat mempermudah koordinasi dan mempercepat pengerjaan fisik di lapangan.
Apabila progres pelaksanaan berjalan baik dan memenuhi target, Kabupaten Bolsel berpeluang memperoleh tambahan kuota bantuan dari pemerintah pusat.
Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kunjungan langsung jajaran Kementerian PKP dalam mengawal pelaksanaan program BSPS di Bolsel.
Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk keluarga baru, untuk mendapatkan hunian yang layak.
Ia mengungkapkan, melalui pengusulan aspirasi serta pembaruan data yang dilakukan secara berkelanjutan, alokasi BSPS untuk Kabupaten Bolsel berhasil meningkat dari sekitar 300 unit menjadi 600 unit rumah.
“Peningkatan kuota ini tentu menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah yang layak huni. Karena itu, pelaksanaannya harus dikawal dengan baik agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi penerima,” demikian penekanan Bupati dalam mendukung optimalisasi program tersebut.
Untuk memastikan pelaksanaan BSPS berjalan optimal, Pemerintah Kabupaten Bolsel terus melakukan evaluasi dan memperketat pengawasan hingga tingkat kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pekerjaan yang terhenti atau mangkrak.
Sejumlah kendala teknis di lapangan, seperti kondisi geografis dengan kemiringan lahan serta status kepemilikan tanah yang sebagian masih berupa lahan tumpangan, turut menjadi perhatian.
Berbagai persoalan tersebut terus dicarikan solusi melalui sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Ke depan, Pemkab Bolsel berkomitmen untuk terus menyiapkan dan memperbarui data calon penerima bantuan, termasuk masyarakat dalam kategori Desil 1–4 dan UMKK.
Dengan kesiapan data yang akurat, setiap peluang penambahan kuota dari pemerintah pusat diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala BP3KP Sulawesi I, Erpika Ansela Surira, S.T., Sekretaris Daerah Kabupaten Bolsel, serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Bolsel.
(S.S)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.