Telusur.news, BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penerapan manajemen risiko guna memastikan setiap program dan kegiatan pembangunan berjalan efektif, terukur, serta tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditandai dengan dibukanya kegiatan Coaching Clinic atau Pendampingan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, bersama Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, di Hotel Quality Manado, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan yang menghadirkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara sebagai narasumber sekaligus pendamping teknis ini bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam menyusun dokumen manajemen risiko sebagai bagian dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Dalam sambutannya, Bupati Iskandar menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Sulawesi Utara atas dukungan dan pendampingan yang diberikan kepada Pemkab Bolsel.
Menurutnya, penerapan manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh program pemerintahan terlaksana sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, dokumen manajemen risiko tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan administrasi, tetapi harus dipahami dan diterapkan sebagai pedoman kerja oleh setiap perangkat daerah.
“Jangan sampai dokumen manajemen risiko hanya disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi. Dokumen ini harus benar-benar dipahami dan menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam menjalankan tugas, mengantisipasi permasalahan, serta mengambil keputusan,” tegasnya.
Bupati juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar mengikuti pendampingan tersebut dengan serius dan optimal. Mulai dari mengidentifikasi risiko berdasarkan sasaran strategis masing-masing, menyusun register risiko, hingga menetapkan rencana tindak pengendalian yang terukur dengan penanggung jawab yang jelas.
Selain menekankan pentingnya penguatan sistem pengendalian dan tata kelola pemerintahan, Bupati turut mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk senantiasa menjaga integritas, kehati-hatian, dan etika dalam menjalankan tugas, termasuk dalam menggunakan media sosial.
Ia meminta ASN tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang berkembang, terlebih ikut menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Menurutnya, kebijaksanaan dalam bermedia sosial merupakan bagian dari tanggung jawab ASN dalam menjaga profesionalisme sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Bolsel M. Arvan Ohy, jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama, serta para peserta dari perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bolsel.
Melalui pendampingan ini, Pemkab Bolsel diharapkan semakin mampu membangun sistem pengendalian intern yang kuat, meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan, serta meminimalkan risiko dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.
(S.S)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.