DPRD Bolsel Tetapkan Propemperda 2027, APBD Disiapkan untuk Perkuat Pembangunan dan Pelayanan Publik

Telusur.news, BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 dan Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Rabu (11/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Bolsel tersebut dihadiri Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Dr. (C) H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si.

Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas penetapan Propemperda Tahun 2027.

Menurutnya, Propemperda merupakan instrumen penting dalam memastikan pembentukan produk hukum daerah berjalan terarah, terpadu, dan selaras dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan daerah.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah menerima enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan DPRD untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Sementara itu, pemerintah daerah turut mengajukan empat Raperda, masing-masing tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta Perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Bupati menegaskan, seluruh agenda legislasi tersebut membutuhkan sinergi dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Terkait penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, Iskandar memaparkan sejumlah komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi belanja wajib dan mengikat.

Di antaranya, penganggaran gaji dan tunjangan ASN selama 14 bulan, penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi staf ahli agar setara dengan kepala dinas, serta penambahan alokasi anggaran bagi dokter spesialis.

Selain itu, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pembiayaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, beasiswa pendidikan S1 kedokteran, hingga penugasan tenaga medis di Puskesmas Pembantu (Pustu).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bolsel.

Dalam hal pembangunan infrastruktur pemerintahan, Bupati juga menjelaskan sejumlah langkah efisiensi anggaran melalui penyesuaian rencana pembangunan fasilitas perkantoran.

Di antaranya, pembangunan gedung Dinas Sosial yang dibatasi menjadi satu lantai, pemanfaatan lantai tiga Kantor Bupati untuk kebutuhan Dinas Perizinan dan Koperasi, serta rencana pengalihan fungsi lapangan futsal menjadi aula setelah dilakukan perbaikan.

Di tengah tantangan fiskal nasional, Bupati turut menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas dukungan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kabupaten Bolsel memperoleh dukungan anggaran hampir Rp100 miliar untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan daerah.

Dukungan tersebut antara lain berupa peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) sektor pendidikan menjadi Rp38 miliar untuk rehabilitasi 53 sekolah. Selain itu, terdapat dukungan anggaran untuk pembangunan Kampung Nelayan, program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), serta peningkatan dan perbaikan kawasan transmigrasi.

Pada sektor pemberdayaan ekonomi, pemerintah daerah juga merencanakan penyertaan modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan estimasi bantuan sebesar Rp5 juta untuk setiap usaha.

Program ini diharapkan mampu memperkuat usaha masyarakat, meningkatkan produktivitas, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada kesempatan yang sama, Bupati mengingatkan seluruh sangadi agar lebih cermat dan bertanggung jawab dalam mengelola Dana Desa.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan Dana Desa akan menjadi perhatian dalam pemeriksaan menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun mendatang.

Karena itu, seluruh pemerintah desa diminta memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menutup sambutannya, Bupati berharap pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan optimal melalui koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD.

Dengan demikian, program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, ASN di lingkungan Kompleks Perkantoran Panango, serta seluruh sangadi se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

(S.S)