Wabup Deddy Pimpin Exit Meeting BPK, Pemda Bolsel Tegaskan Komitmen Perbaikan Tata Kelola Keuangan

Telusur.news, BOLSEL – Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, secara resmi memimpin rapat Exit Meeting bersama Tim Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara, yang berlangsung di Ruang Rapat Berkah, Kompleks Perkantoran Panango, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi penanda berakhirnya masa tugas lapangan Tim Auditor BPK dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bolsel Tahun Anggaran sebelumnya.

Dalam pertemuan itu, Tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara memaparkan sejumlah poin penting hasil pemeriksaan pendahuluan terhadap LKPD Pemkab Bolsel.

Pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta Survei Penilaian Integritas (SPI).

Tim BPK menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan daerah berjalan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Salah satu perhatian utama BPK berada pada sektor pengelolaan aset daerah, khususnya kendaraan dinas. Berdasarkan hasil uji petik, ditemukan adanya ketidaksesuaian data pada Kartu Inventaris Barang (KIB), di mana sejumlah kendaraan yang rusak berat maupun hilang masih tercatat sebagai aset aktif.

“Kami mengimbau seluruh OPD agar segera melaporkan kondisi aset yang sebenarnya kepada bagian aset daerah, sehingga dapat dilakukan penyesuaian dan koreksi data secara akurat,” ujar perwakilan Tim Pemeriksa BPK.

Selain pengelolaan aset, BPK juga memberikan sejumlah catatan penting lainnya, di antaranya terkait belanja pegawai dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Pemda diminta memperkuat landasan regulasi pemberian TPP Tahun 2026, termasuk memastikan akumulasi ketidakhadiran pegawai dihitung secara tepat sebagai dasar pengurangan TPP.

Pada sektor kesehatan, BPK meminta agar pengadaan obat dilakukan melalui mekanisme Etalase Konsolidasi sesuai arahan Kementerian Kesehatan guna mencegah pemborosan anggaran. Perhitungan jasa pelayanan di Puskesmas juga diminta segera menyesuaikan dengan regulasi terbaru dari Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, dalam sektor konstruksi, BPK menegaskan agar satu konsultan pengawas tidak menangani lebih dari tiga paket pekerjaan secara bersamaan demi menjaga kualitas pengawasan proyek.

Meski terdapat sejumlah catatan perbaikan, progres pencapaian administratif Pemerintah Kabupaten Bolsel dinilai tetap menunjukkan tren positif dan menjadi salah satu yang terbaik di Provinsi Sulawesi Utara.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim BPK RI Perwakilan Sulut yang telah melaksanakan audit selama lebih dari satu bulan di Kabupaten Bolsel.

“Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada Tim BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan dengan baik. Semoga seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas,” ujar Wabup.

Ia menegaskan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan BPK akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

“Kami akan segera menindaklanjuti seluruh konsep dan catatan yang disampaikan. Kurang lebih terdapat 13 poin penting yang menjadi perhatian bersama untuk perbaikan tata kelola keuangan di Kabupaten Bolsel,” tambahnya.

Wabup juga meminta seluruh perangkat daerah lebih serius menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK, termasuk dalam pengelolaan bantuan sosial agar pemanfaatannya tepat waktu dan tepat sasaran.

“Kedepan penerima bantuan harus terus diingatkan agar bantuan yang diterima dipergunakan pada tahun berjalan, sehingga tidak menjadi catatan dalam pemeriksaan,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Pemerintah Kabupaten Bolsel juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses pemeriksaan terdapat hal-hal yang kurang berkenan, sembari berharap BPK terus memberikan arahan dan pendampingan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan akuntabel.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tim BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolsel.

(S.S/Infotorial)