Telusur.news, BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Bolsel berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Prestasi tersebut diumumkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Manado, Jumat (29/5/2026).
Bupati Bolaang Mongondow Selatan, H. Iskandar Kamaru, hadir langsung menerima LHP bersama para kepala daerah se-Sulawesi Utara. Penyerahan dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo.
Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut menyampaikan bahwa dari 14 entitas pemerintah daerah yang diperiksa, sebanyak 13 daerah berhasil memperoleh opini WTP, sementara satu daerah lainnya belum berhasil meraih predikat tersebut.
Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah di Sulawesi Utara, di antaranya kekurangan volume pekerjaan pada 697 paket pekerjaan senilai Rp13,80 miliar, kelebihan pembayaran belanja pegawai sebesar Rp3,83 miliar kepada 716 pegawai, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal sehingga menyebabkan potensi kekurangan penerimaan Rp2,10 miliar, serta kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp1,56 miliar kepada 1.062 pegawai.
Bombit Agus Mulyo menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus mampu mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, dengan mengelola setiap rupiah uang negara untuk kesejahteraan rakyat. Opini WTP akan menjadi kurang bermakna apabila kesejahteraan masyarakat belum tercapai,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Iskandar Kamaru didapuk mewakili seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara untuk menyampaikan sambutan.
Ia mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraih pemerintah daerah, sekaligus menegaskan bahwa opini WTP harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Ini merupakan capaian yang patut kita banggakan dan syukuri. Namun, WTP bukanlah titik akhir untuk berhenti berkembang. Justru ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan kita dapat bekerja lebih baik lagi,” ujar Bupati.
Bupati Iskandar juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPK RI atas pendampingan dan proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Ia turut menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan audit terdapat kekurangan dalam penyambutan maupun penyediaan data oleh pemerintah daerah.
Secara khusus, Bupati menyoroti pencapaian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berhasil mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
“Keberhasilan meraih opini WTP untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut merupakan anugerah yang patut kita syukuri bersama. Ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii, Sekda Bolsel, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Bolsel, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, para ketua DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah, inspektur daerah, kepala BPKPD se-Sulut, serta tamu undangan lainnya.
Melalui capaian ini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan setiap program pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(S.S/Infotorial)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.