Pemkot Kotamobagu Gandeng P3MD, Weny Gaib Perkuat Sinergi Pembangunan Desa

Telusur.news, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat sinergi dengan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) guna memastikan pembangunan di tingkat desa berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah daerah.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih program, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta mempercepat pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembahasan kerja sama tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Kotamobagu, Kamis (15/10/2026), dengan melibatkan jajaran pemerintah daerah dan perwakilan pendamping program dari pemerintah pusat.

Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Sp.M., menegaskan bahwa sinkronisasi dokumen perencanaan menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), sehingga setiap program yang direncanakan dapat saling mendukung dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“P3MD hadir sebagai representasi dan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengawal serta mengawasi arah pembangunan di desa. Oleh karena itu, kita harus memastikan perencanaan dari tingkat kota hingga desa berjalan dalam satu frekuensi yang sama,” ujar Weny.

Ia menilai, keselarasan perencanaan sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber pendanaan lainnya tidak berjalan sendiri-sendiri atau mengarah pada kegiatan yang sama.

Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah berharap setiap alokasi anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tak hanya menyangkut perencanaan, Pemkot Kotamobagu juga menyiapkan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembangunan di desa.

Salah satunya melalui pengerahan tenaga ahli dari sejumlah perangkat daerah untuk memberikan pendampingan teknis kepada pemerintah desa. Pendampingan tersebut mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan dengan tetap mengacu pada standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Secara kelembagaan dan teknis, kami siap membantu desa. Kami menyiapkan tenaga ahli bidang pembangunan agar kualitas infrastruktur dan tata kelola pemerintahan desa di Kotamobagu semakin profesional dan mandiri,” pungkasnya.

Pemkot Kotamobagu berharap penguatan koordinasi dengan P3MD dapat mendorong pembangunan desa yang lebih terintegrasi, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

(YN)