Telusur.news, BOLSEL – Kehadiran yang kurang dari separuh anggota DPRD Bolsel pada Rapat Paripurna berbuntut panjang, dimana rapat yang semestinya dimulai pukul 09.00 Wita terpaksa molor selama 5 jam.
Rapat yang bertema Penyampaian Tahap 1 Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 ini belum memenuhi kuorum rapat, membuat agenda penting ini harus ditunda hingga anggota yang cukup, hadir!
Hingga pukul 14.00 Wita, hanya 10 anggota DPRD yang hadir, sedangkan kuorum rapat membutuhkan lebih dari separuh dari total 20 anggota DPRD. Situasi ini mencerminkan kurangnya keseriusan beberapa anggota DPRD dalam menghadiri rapat yang merupakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
Dari sepuluh anggota yang hadir, hanya sebagian dari mereka yang tepat waktu, di antaranya adalah DPRD Arifin Olii, Wakil Ketua Salman Mokoagow, Ketua Komisi II Zulkarnain Kamaru, Ketua Komisi 1 Fadly Tuliabu, Ketua Komisi III Abdul Razak Bunsal, Sunardi Kadullah, Amanah Gobel, Harson Mooduto, Supatia Kobandaha, dan Sumitro Moha.
Rapat baru dapat dimulai setelah adanya skors tambahan selama 15 menit dan kehadiran dua anggota DPRD terakhir, yaitu Jefri Djauhari dan Obing Pakaya, yang menandakan bahwa kuorum akhirnya terpenuhi.
Namun, kondisi ini menuai kritik pedas dari Bupati Bolsel, Haji Iskandar Kamaru, mengingat pentingnya agenda yang akan dibahas dalam rapat paripurna tersebut.
Para pejabat dan stakeholder pemerintah sudah menunggu lebih dari satu jam di ruang paripurna, sehingga keterlambatan ini mencerminkan kurangnya kesiapan dan profesionalisme.
Bupati Bolsel memperingatkan agar di masa mendatang, rapat paripurna hanya diagendakan jika persiapan sudah matang.
“Solidaritas dan kekompakan antara eksekutif dan legislatif menjadi penting dalam mengawal agenda seperti ini,” tegasnya.
Ketua DPRD, Arifin Olii, juga menyoroti kesadaran para wakil rakyat dalam menjalankan tugas mereka.
“Meskipun mengawal aspirasi masyarakat di lapangan adalah penting, namun agenda penting yang sudah menjadi tanggung jawab rutin sebagai anggota DPRD tidak boleh diabaikan.”
Arifin Olii mendesak Ketua Badan Kehormatan DPRD untuk memberikan teguran kepada anggota DPRD yang kurang disiplin dalam menghadiri rapat.
Situasi molornya Rapat Paripurna ini seharusnya menjadi pembelajaran bagi DPRD Bolsel untuk lebih memprioritaskan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Keseriusan dalam menjalankan tugas dan kewajiban akan membawa dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Agenda penting seperti Rapat Paripurna harus dihadiri sepenuh hati dan dedikasi oleh seluruh anggota DPRD, tanpa terkecuali.
Pengalaman ini menjadi titik tolak untuk perbaikan di masa depan, sehingga tugas sebagai wakil rakyat dapat dijalankan dengan lebih baik dan profesional.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.