Telusur.news, BOLSEL – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, menghadiri Rapat Konsolidasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Hotel Sentra, Jumat (8/5/2026).
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, serta Deputi Bidang Pengawasan dan Pemantauan BGN, Dadang Hendrayudha. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, para kepala daerah se-Sulawesi Utara, serta jajaran koordinator wilayah.
Rapat konsolidasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis.
Pembahasan difokuskan pada kesiapan infrastruktur distribusi, standardisasi gizi, sinkronisasi data penerima manfaat, hingga penguatan sistem pengawasan di daerah.
Dalam arahannya, Wakil Kepala BGN menegaskan bahwa prioritas utama program MBG adalah kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebelum menyasar peserta didik.
Menurutnya, penanganan stunting paling efektif dilakukan melalui pemenuhan gizi optimal pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang merupakan masa emas pertumbuhan anak.
“Kita harus fokus pada penanganan stunting yang paling efektif, yaitu melalui pemberian asupan gizi optimal pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Saya meminta mitra dan Satgas memprioritaskan pendataan balita dan ibu hamil sebelum berkoordinasi dengan pihak sekolah,” tegas Sony Sanjaya.
BGN juga menekankan pentingnya penguatan Satuan Tugas (Satgas) di daerah guna mempercepat koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program.
Khusus di Sulawesi Utara, program MBG diproyeksikan dapat berkembang hingga 180 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan dukungan 7.819 relawan dan menjangkau sekitar 403.467 penerima manfaat.
Selain fokus pada pemenuhan gizi, Program MBG juga diarahkan untuk mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang, serta menerapkan konsep ramah lingkungan melalui pengelolaan limbah makanan. Sisa makanan di unit pelayanan akan diolah menjadi pakan ternak, budidaya maggot, hingga pupuk organik cair agar tidak mencemari lingkungan.
BGN juga mewajibkan setiap unit pelayanan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Bahkan, pengelolaan minyak jelantah menjadi perhatian khusus guna mencegah pencemaran lingkungan.
Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas program, BGN menyediakan Sistem Manajemen Operasional (SMO) yang memungkinkan data distribusi, sertifikasi, hingga rantai pasok bahan pangan dapat dipantau secara real-time oleh mitra dan Satgas.
Dalam kesempatan tersebut, Sony Sanjaya juga menekankan pentingnya pelibatan pemuda lokal dan para sarjana sebagai pengawas gizi di daerah terpencil. Mereka nantinya akan mendapatkan pelatihan intensif langsung dari BGN sebelum diterjunkan ke lapangan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, menyatakan kesiapan penuh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional.
Menurutnya, program tersebut merupakan langkah nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka stunting di daerah.
Wabup juga meminta agar setiap kendala teknis dalam operasional dapur SPPG dapat segera diberikan petunjuk dan solusi oleh pihak BGN agar proses pemenuhan gizi masyarakat tidak mengalami hambatan.
“Program ini sangat penting bagi peningkatan kualitas generasi muda dan penanganan stunting di daerah. Pemerintah Kabupaten Bolsel siap bersinergi dan mendukung penuh pelaksanaannya,” ujar Wabup Deddy.
(S.S)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.