Telusur.news, BOLSEL – Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas DPRD dalam Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan yang berlangsung di Swiss-Belhotel Manado, Sulawesi Utara, Rabu hingga Sabtu (14–17 Oktober 2026).
Kegiatan selama empat hari tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme anggota legislatif dalam menjalankan tiga fungsi utama DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, penganggaran, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ketua DPRD Bolsel, Ir. Arifin Olii, mengatakan Bimtek tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman anggota legislatif terhadap tugas dan tanggung jawab kelembagaan, khususnya dalam pembentukan peraturan daerah, pembahasan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Menurut Arifin, penguatan kapasitas anggota DPRD diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap DPRD dapat semakin memahami tugas dan fungsi kelembagaan secara komprehensif, sehingga pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Arifin.

Ketua DPRD Bolsel dua periode itu juga menegaskan bahwa peningkatan kapasitas anggota legislatif merupakan kebutuhan penting untuk menunjang pelaksanaan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Ia menjelaskan, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan membutuhkan pemahaman yang kuat, terutama dalam menghadapi dinamika kebijakan pemerintahan serta perkembangan regulasi yang terus berubah.
“Bimtek ini sangat penting karena anggota DPRD perlu terus memperbarui pengetahuan dan mengasah kemampuan, terutama dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Dengan pemahaman yang semakin baik, diharapkan setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat lebih terarah serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Arifin berharap, melalui kegiatan tersebut, pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD Bolsel semakin optimal, terutama dalam mengawal perencanaan pembangunan, membahas anggaran daerah, serta mengawasi pelaksanaan program pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Terpisah, Sekretaris DPRD Bolsel, Suprin Mohulaingo, menjelaskan bahwa peserta Bimtek mendapatkan sejumlah materi strategis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif.
Materi tersebut meliputi optimalisasi pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, politik hukum dan kerangka regulasi investasi daerah, termasuk aturan mengenai kemudahan berusaha dan Undang-Undang Cipta Kerja.
Selain itu, peserta juga dibekali strategi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Materi lainnya berfokus pada optimalisasi fungsi anggaran dan pengawasan DPRD.
“Untuk memperkuat kualitas pembelajaran, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, keuangan daerah, serta pencegahan korupsi,” ungkap Suprin.
Adapun narasumber yang memberikan materi di antaranya Dr. Een Novritha Walewangko, S.E., M.S.E., akademisi sekaligus tenaga ahli Bappeda kabupaten dan kota di Sulawesi Utara; Dr. Frangky Alexander Hendra Zachawerus, S.H., M.H., perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara; Dr. Magdalena Wullur, akademisi sekaligus staf ahli bidang ekonomi dan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; serta Tim Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Melalui Bimtek ini, DPRD Bolsel diharapkan dapat memperkuat kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Peningkatan kapasitas tersebut juga diharapkan menjadi bekal bagi pimpinan dan anggota DPRD Bolsel dalam mengawal kebijakan pembangunan serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai prioritas dan ketentuan yang berlaku.
(S.S/Infotorial)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.