Kajati Sulut Sambut Positif Kolaborasi dengan PWI Bolsel, Edukasi Hukum hingga Perlindungan Maleo Jadi Fokus

Telusur.news, BOLSEL – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Utara, Dr. H. Ferrytass, S.H., M.Hum., M.Si., Dt. Toembidjo, menyambut positif gagasan kolaborasi yang ditawarkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) dalam mendukung pembangunan daerah melalui penguatan kesadaran hukum, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga perlindungan lingkungan.

Respons positif tersebut membuka peluang terjalinnya kerja sama strategis antara institusi penegak hukum dan organisasi profesi wartawan, khususnya dalam memberikan edukasi serta pendampingan hukum bagi aparatur pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara.

Kajati Sulut bahkan menyatakan kesiapannya menerima undangan resmi dari PWI Bolsel untuk membahas lebih lanjut bentuk dan teknis pelaksanaan program kolaborasi sesuai tugas dan kewenangan Kejaksaan.

Program yang diusulkan tersebut menyasar kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah hingga pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pelayanan publik.

“Kami siap berkolaborasi. Silakan disampaikan undangan secara resmi agar program yang direncanakan dapat dibicarakan lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan pendampingan dan pemahaman hukum bagi aparatur pemerintahan,” demikian inti pernyataan Kajati Sulut.

Menurutnya, penguatan pemahaman hukum merupakan bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

Melalui edukasi dan pendampingan hukum, aparatur pemerintahan diharapkan dapat memahami ketentuan administrasi serta mekanisme penggunaan anggaran secara tepat, sehingga program pembangunan dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua PWI Bolsel, Viko Karinda, menjelaskan bahwa gagasan kolaborasi tersebut berangkat dari kebutuhan untuk menghadirkan edukasi hukum secara langsung kepada para penyelenggara pelayanan publik.

Menurutnya, kepala desa, kepala puskesmas hingga kepala sekolah merupakan pihak yang perlu mendapatkan pemahaman hukum secara memadai, mengingat besarnya tanggung jawab mereka dalam mengelola anggaran publik.

“Kami ingin para kepala desa, kepala puskesmas, kepala sekolah hingga pejabat daerah memahami aturan pengelolaan anggaran. Jangan sampai mereka takut menjalankan program hanya karena khawatir melakukan kesalahan administrasi. Anggaran harus bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” ujar Viko.

Ia menegaskan, pendampingan hukum yang diusulkan bukan untuk membenarkan atau melindungi penyimpangan, melainkan sebagai langkah pencegahan agar aparatur dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Yang kita dorong adalah pencegahan. Jangan menunggu ada persoalan hukum baru dilakukan pembinaan. Lebih baik sejak awal mereka diberikan pemahaman agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Viko juga menyoroti pentingnya memberikan pemahaman kepada aparatur pemerintahan agar tidak mudah menjadi sasaran intimidasi maupun dugaan pemerasan oleh oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum (APH).

“Kami juga ingin Kejati Sulut hadir memberikan pemahaman kepada kepala desa dan pengelola anggaran tentang bagaimana menghadapi oknum yang mengatasnamakan aparat penegak hukum untuk melakukan intimidasi atau pemerasan. Mereka harus tahu hak, kewajiban, serta mekanisme pelaporan yang benar,” tegasnya.

Ia menilai, keterlibatan Kejati Sulut sebagai narasumber akan memberikan nilai tambah dalam kegiatan edukasi tersebut, karena aparatur bisa memperoleh penjelasan langsung dari institusi yang memiliki kewenangan dan kompetensi di bidang penegakan hukum.

Tidak hanya menyasar tata kelola pemerintahan, PWI Bolsel juga mengusulkan agar kolaborasi tersebut mencakup upaya perlindungan burung Maleo, satwa endemik Sulawesi yang menjadi salah satu kekayaan hayati kebanggaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Viko menilai, upaya pelestarian Maleo tidak cukup hanya melalui kegiatan konservasi, tetapi juga perlu didukung edukasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga satwa yang dilindungi.

“Maleo adalah kekayaan alam yang harus kita jaga bersama. Kami ingin mendorong kolaborasi yang juga menyentuh aspek perlindungan lingkungan dan satwa dilindungi, sehingga generasi mendatang masih bisa melihat Maleo hidup di habitat alaminya,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Viko Karinda turut menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan respons positif Kajati Sulut terhadap gagasan kolaborasi yang disampaikan PWI Bolsel.

Ia mengaku sempat pesimistis program tersebut dapat diwujudkan. Namun, setelah melihat langsung antusiasme dan keterbukaan Kajati Sulut, dirinya semakin optimistis rencana kerja sama tersebut dapat direalisasikan.

“Terus terang, awalnya saya sempat berpikir program ini sulit berjalan. Tetapi setelah melihat langsung antusiasme, keterbukaan dan kebaikan hati Bapak Kajati Sulut, saya justru semakin optimistis bahwa kolaborasi ini akan membawa perubahan besar bagi Bolsel,” kata Viko.

Ia berharap komunikasi yang telah terbangun dapat segera ditindaklanjuti melalui penyampaian undangan resmi serta penyusunan agenda kegiatan bersama.

“Kami tidak ingin kolaborasi ini hanya menjadi seremonial. Harus ada manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memberikan kepastian dan pemahaman hukum bagi aparatur, mendorong penyerapan anggaran yang tepat sasaran, serta menjaga kekayaan alam daerah,” tambahnya.

Viko menegaskan, PWI Bolsel berkomitmen mengambil peran aktif dalam mendukung pembangunan daerah tanpa meninggalkan independensi dan fungsi kontrol sosial pers.

“Pers harus tetap kritis, tetapi juga harus mampu menjadi bagian dari solusi. Ketika ada peluang membangun daerah melalui kolaborasi yang positif, tentu PWI Bolsel siap mengambil peran,” pungkasnya.

Rencana kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara Kejati Sulut dan PWI Bolsel dalam membangun budaya sadar hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong tata kelola anggaran yang akuntabel, serta memperkuat perlindungan lingkungan dan satwa dilindungi secara berkelanjutan.

(S.S)