Pemkot Kotamobagu Siapkan Strategi Terukur, Penanggulangan Kemiskinan Jadi Prioritas 2027

Telusur.news, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu terus mematangkan langkah strategis dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kota Kotamobagu Tahun 2027.

Komitmen tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Tahap III yang dilaksanakan Pemkot Kotamobagu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), di Aula Kantor Bapelitbangda Kota Kotamobagu, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, sangadi, lurah, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Kotamobagu.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah yang dibacakan Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Yusrin Mantali, disampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan daerah yang membutuhkan perhatian serius serta komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak dapat ditangani secara parsial oleh satu perangkat daerah saja. Diperlukan kerja sama, koordinasi, dan sinergi lintas sektor agar berbagai program pemerintah dapat berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui perencanaan yang terarah, terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar Yusrin.

Ia menjelaskan, penyusunan RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat miskin, termasuk kelompok masyarakat rentan.

FGD Tahap III ini juga menjadi momentum strategis untuk menyempurnakan rancangan dokumen RAT, sekaligus menyelaraskan berbagai masukan, usulan, dan komitmen dari seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait.

Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pembahasan, di antaranya keselarasan program dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, penggunaan data yang akurat dan mutakhir, serta penguatan koordinasi guna menghindari tumpang tindih program maupun penggunaan anggaran yang tidak efektif.

Selain itu, setiap program penanggulangan kemiskinan diharapkan memiliki indikator kinerja dan target capaian yang jelas, sehingga pelaksanaannya dapat dipantau, dievaluasi, serta dipertanggungjawabkan.

Melalui forum tersebut, seluruh peserta juga diharapkan dapat memberikan masukan, saran, dan rekomendasi konstruktif agar dokumen RAT yang dihasilkan berkualitas, realistis, dan dapat diimplementasikan secara optimal.

Pemkot Kotamobagu berharap melalui penyusunan rencana aksi ini, seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat komitmen dan menyatukan langkah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.

Dengan demikian, RAT Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman kerja nyata yang mampu menghadirkan program tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.**

(YN)