Telusur.news, BOLSEL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul meningkatnya risiko titik panas pada puncak musim panas yang diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September.
Langkah tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Gubernur Sulut Yulius Selvanus di Kantor Gubernur Sulut, Manado, Rabu (26/8/2026).
Bupati Bolsel H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si., dalam kegiatan tersebut diwakili Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Alsyafri U. Kadullah. Ia hadir bersama jajaran Forkopimda Sulut, para bupati/wali kota se-Sulut, perangkat daerah terkait, serta instansi vertikal.
Dalam keterangannya, Alsyafri menyampaikan bahwa Gubernur Sulut mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
Menurutnya, pemerintah daerah juga diminta memperkuat sinergi dengan TNI, Polri, serta instansi vertikal dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla.
“Gubernur juga meminta agar pemerintah daerah segera membentuk posko bencana permanen sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana,” ujar Alsyafri.
Selain itu, pemerintah kecamatan dan desa diharapkan lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan karhutla, terutama terkait aktivitas pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran.
Berdasarkan data pemantauan satelit periode Juli-Agustus 2026 yang disampaikan dalam rapat, tercatat sebanyak 1.119 titik panas (hotspot) di wilayah Sulawesi Utara.
Dari jumlah tersebut, Bolsel tercatat memiliki 11 titik panas. Sementara jumlah terbanyak terdeteksi di Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan 359 titik, disusul Bolaang Mongondow sebanyak 213 titik dan Bolaang Mongondow Utara 138 titik.
Data tersebut menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran akibat kondisi cuaca panas dan kering.
Selain karhutla, pemerintah kabupaten dan kota se-Sulut juga diminta melaporkan kondisi wilayah secara berkala pada awal setiap bulan.
Pelaporan tersebut mencakup kondisi kekeringan, kebutuhan penanganan di daerah, serta potensi dampak terhadap sektor pertanian, termasuk kemungkinan gagal panen akibat periode panas berkepanjangan.
Alsyafri memastikan Pemkab Bolsel akan menindaklanjuti arahan pemerintah provinsi dengan memperkuat koordinasi dan langkah pencegahan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan harus diperkuat sejak dini. Kami mengajak masyarakat bersama-sama mencegah kebakaran, termasuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan,” imbaunya.
Dalam kegiatan tersebut, Alsyafri didampingi Kepala BPBD Bolsel Arfan Jafar dan Plt. Camat Bolaang Uki.
(S.S)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.